by Jawa Timur (suararakyatjatim) –
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan keuangan inklusif sejak dini bagi pelajar di Jatim.
Khofifah menuturkan, peluncuran program Kejar di saat pandemi ini sedang berlangsung mungkin terlihat kurang tepat waktunya. Namun, selama pandemi ini untuk mendukung siswa belajar secara daring telah ada dukungan sebanyak 2,6 juta paket data dari provider.
Selain itu, pada Oktober juga akan mendapatkan top up dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, momentum ini dirasa cukup relevan ketika kebutuhan paket data telah terpenuhi para siswa didorong untuk mulai belajar melakukan perencanaan keuangan secara inklusif.
“Artinya, barang kali yang semula dana digunakan untuk membeli paket data, karena sekarang sudah didukung oleh provider dan Kemendikbud, maka ini saat yang relevan untuk mendorong kepada anak-anak agar lebih dini belajar melakukan perencanaan keuangan,” tutur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (2/10/2020).
Khususnya bagi siswa SMA/SMK dan Aliyah, Khofifah menyampaikan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan mengundang pihak perbankan dalam rangka memberikan literasi keuangan sebagai proses pembelajaran terkait keuangan secara inklusi. Sehingga anak-anak bisa menyiapkan diri dan mengetahui perencanaan keuangan tanpa harus mengurangi pembelajaran tentang sedekah.
“Jangan sampai besar pasak dari pada pagarnya,” tutur Khofifah.
Khofifah mengakui, banyak sekolah yang menyiapkan pembelajaran tentang bersedekah. Maka apa yang dilakukan dalam proses perencanaan keuangan, tetap dapat berseiring agar anak-anak tetap belajar bersedekah. Dalam kick off tersebut, OJK bersama Bank Jatim secara resmi meluncurkan 15 ribu rekening pelajar.
Sementara itu, Kepala Kanreg IV OJK Jatim Bambang Mukti Riyadi menjelaskan, sesuai target presiden pada 2023 sudah 90 persen pelajar memiliki rekening tapi sekarang baru 76,19 persen secara nasional dan 87,11 persen untuk Jatim.
Kendati tingkat inklusi cukup tinggi, Bambang menyebut literasi keuangan masyarakat masih rendah di bawah 50 persen. Artinya banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan dengan pemahaman yang kurang.
“maka, PR kita bersama bagaimana pemanfaatan inklusi keuangan dulu kemudian pemahaman masyarakat. Kalau orang menggunakan tidak paham cenderung akan dirugikan. Sementara banyak keuntungan yang ditawarkan dunia perbankan,” jelas dia kepada suararakyatjatim.com.
Menurut Bambang, literasi keuangan penting bagi kaum milenial mulai dari siswa SMP sampai SMA sederajat terhadap inklusi keuangan.
“Sehingga mereka tidak kagok atau terugikan ketika memanfaatkan keuangan digital tersebut,” pungkasnya.(di/why)
Penulis: Agung Wahyudi
Editor: Dodik Wahyu
