by Surabaya (suararakyatjatim) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti merespon video yang menampilkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini nasehati dengan nada marah kepada 58 pelajar SD dan SMP dari berbagai sekolah yang ditangkap aparat kepolisian saat ada demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya pada 8 Oktober lalu.
“Saya menyayangkan humas Pemkot yang membiarkan ada rekam video saat Walikota memarahi anak-anak bahkan membiarkan terpublikasi. Anak-anak akan terluka secara psikologis dan menanggung malu akibat video nya terpublikasikan dan beredar,” kata politisi PKS tersebut.
Ia menyatakan bahwa memarahi dan menasehati anak memang perlu jika berbuat salah, tetapi caranya harus tepat.
“Jangan sampai kita mengekploitir anak-anak ketika berniat melakukan hal yang baik untuk anak,” terangnya, Rabu (21/10/2020).
Terkait dengan dugaan bahwa anak-anak terlibat dalam demo tersebut, Reni mendapat informasi bahwa dinas terkait telah melakukan konseling dan layanan psikologis bagi anak dan orang tuanya.
“Saya kira itu sudah cukup. Data siswa yang terjaring, jelas identitas dan asal sekolahnya. Telah dilakukan pendekatan oleh Dinas Pendidikan kepada siswa dan orangtuanya. Itu sudah cukup,” jawabnya.
Kemudian Reni juga mendapat informasi bahwa sebagian besar anak-anak tersebut niatnya bermain dan berniat nonton.
“Tidak terlibat langsung dalam demo. Itu sudah ditindaklanjut dengan pendekatan persuasif, edukatif dan personal,” ujarnya.
Ia menyayangkan jika Walikota memberikan nasehat sebaiknya tidak malah semakin membuat anak-anak tertekan.
“Bu Risma bisa jadi plong usai memarahi namun anak-anak bisa saja tertekan. Apalagi ini kemudian direkam dalam bentuk video dan dibiarkan tersebar oleh humas pemkot. Saya berharap pemerintah kota ramah terhadap anak, ramah dalam memperlakukan. Jangan sampai melakukan kegiatan yang niatnya untuk kepedulian bagi anak tetapi justru tidak ramah anak. Melukai anak secara psikologis.” katanya.
“Sudah banyak program pemkot yang baik untuk anak-anak Surabaya, harusnya makin disempurnakan dengan cara-cara yang ramah anak disituasi apapun,” lanjut Reni.
Dari laporan yang masuk, perlu dipilah. Dari 58 anak yang terjaring, mana yang benar-benar mengikuti demo dan mana yang memang hanya ikut menonton atau ikut terjaring karena berada di lokasi sekitaran demo. Pendekatannya seharusnya tidak perlu dipublikasikan.
Reni memberikan solusi bahwa humas Pemkot cukup buat rilis tidak perlu publikasi video atau membiarkan terpublikasi.
“Kalau pemerintah kota ingin menunjukkan telah memberikan perhatian pada anak yang mengikuti demo, tidak harus dengan menunjukkan video walikota memarahi anak-anak. kasihan anak-anak yang terlihat disitu, keliatan wajahnya dan nanti dikenali teman-temannya. Orang tuanya juga dikenali. Humas Pemkot cukup melakukan rilis bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan pembinaan dan layanan psikologi. Nasehat walikota ke anak-anak dapat juga disampaikan melalui rilis yang ramah anak,” pungkasnya.(why)
