by Surabaya (suararakyatjatim) – Debat calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya telah terlaksana. Aneka tanggapan meramaikan isu publik masyarakat Surabaya. Salah satunya adalah isu mengenai bimbingan belajar atau les untuk siswa SD, SMP dan SMA.
Calon wali kota Eri Cahyadi (EC) menyatakan akan memberikan les kepada anak-anak yang kurang mampu. Agar mereka bisa bersaing dengan anak orang berada yang bisa ikut les berbayar.
Menanggapi hal ini, praktisi pendidikan di Surabaya, Prof. Dr. Mukhtasor mengaku prihatin dan kecewa. Guru Besar ITS ini menyayangkan munculnya program bimbingan belajar atau les yang diangkat di program calon wali kota.
Menurut Mukhtasor, program les seperti itu bukanlah program pendidikan yang lazim di dunia. Les dan bimbel seperti itu bukan best practice pendidikan di berbagai negara.
“Program bimbel atau les itu muncul karena masyarakat melihat peluang usaha ketika Pemerintah Kabupaten/Kota tidak efektif menyelenggarakan program pendidikan. Dana BOS dan lain-lain digelontorkan tapi proses pembelajaran di sekolah tidak tuntas. Akibatnya siswa dan orang tua mencari bantuan ke guru les atau bimbel. Bahkan tidak jarang guru sekolah merangkap jadi guru les. Ini praktek pemborosan anggaran APBD. Tolong benahi sistem persekolahan agar belajar di sekolah bisa tuntas dan tidak perlu menyulitkan siswa dan orang tua murid dibebani mencari bimbel atau guru les”, saran Mukhtasor.
Lebih lanjut Mukhtasor menawarkan solusi bagi lembaga bimbel dan guru les. Menurut Mukhtasor, Pemkot perlu membuat program untuk mengkonversi lembaga bimbel menjadi lembaga kreatifitas sosial atau lembaga latihan kerja.
“Harusnya Pemkot itu programnya mengefektifkan sekolah agar siswa belajar dengan senang dan tuntas. Kemudian tidak perlu lalu bimbel atau les. Jalan keluarnya, para pelaku bimbel atau les difasilitasi. Mereka diarahkan agar mengkonversi lembaganya menjadi semacam lembaga kreatifitas sosial atau lembaga latihan kerja,” jelasnya.
Dengan demikian, pengangguran makin berkurang, kreatifitas sosial meningkat, kesejahteraan warga membaik. Dana APBD bisa dialokasikan untuk hal ini.
“Dana APBD jangan untuk membuat program les yang makin membuat sistem persekolahan terpuruk tidak efektif,” tegas Mukhtasor.
Dalam jangka panjang, les yang dimasifkan sangat berbahaya. Akan menurunkan kualitas sekolah.(why)
