by
Surabaya (suararakyatjatim) – Tingkat pertisipasi pemilih di Surabaya dalam Pilkada yang bakal digelar 9 Desember mendatang, diprediksi bakal jeblok.
Hal ini lantaran sosialisasi Pilkada Serentak yang dilakukan KPU Surabaya tidak maksimal. Berbagai media kampanye yang tersedia pun tidak dimanfaatkan dengan baik meski anggaran untuk pelaksanaan pilkada Surabaya lebih dari Rp 100 miliar.
Terbaru, KPU baru saja melelang kegiatan sosialisasi untuk iklan kampanye selama 14 hari dengan nilai 2,7 miliar rupiah. Hal itu pun dinilai tidak efektif untuk mendongkrak minat masyarakat memberikan hak suaranya pada 9 Desember mendatang.
Hal ini lantaran iklan kampanye paslon Pilkada Surabaya tidak menjangkau semua media massa baik cetak, televisi maupun elektronik.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, semestinya sosialisasi kampanye Pilkada dimassa pandemi Covid-19 dilakukan pihak penyelengara (KPU,red) secara gencar dan melibatkan semua media, alat, dan perlengkapan kampanye.
Tujuanya, kata dia, agar bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih secara masif.
Menurutnya, Pilkada Serentak yang hanya berselang 14 hari lagi ini menunjukan data tingkat partisipasi yang rendah.
Hal ini sesuai dengan prediksi dari KPU Pusat yanh menyebut tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur tergolong sangat rendah.
“ Ini prediksi ya. Dari 19 Kabupaten/kota di Jawa Timur tingkat partisipasi pemilih berada di angka 67 persen “ ujarnya.
Namun, lanjut Reni dari angka yang kurang dari 70 persen tersebut tidak diperinci secara detail untuk masing-masing kabupaten/kota.
“ Dari 19 Kabupaten/kota itu tidak disebutkan Surabaya berapa, kayaknya itu dirata-rata “ imbuhnya.
Atas kondisi tersebut politisi PKS ini mempertanyakan peran KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada masyarakat.
“ Karakter masyarakat itu bermacam-macam ada yang aktif ingin tahu dan mencari tahu, ada juga yang tidak mencari tahu “ paparnya.
Oleh karena itu, lajut Reni harus ditegaskan bagaimana sosialisasi oleh KPU tentang pelaksanaan pilkada mendatang.
Reni pun menilai bahwa untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya masih kurang.
“ Harus ditingkatkan dan KPU tidak bisa sendirian harus melibatkan peran media “ pungkasnya. (why)
