by Surabaya(suararakyatjatim) – Dibukanya kembali pusat perbelanjaan seperti Mall dan Plaza meski dengan syarat pengunjung sudah divaksin, diakui belum bisa menjadi tolak ukur bahwa, perekonomian di Surabaya mulai bergerak.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz menilai, kegiatan ekonomi apapun namanya ketika itu dibuka, sudah pasti berefek baik buat masyarakat.
Mall contohnya, kata Mahfudz, pasti berdampak baik bagi masyarakat. Cuma yang jadi masalah saat ini adalah, saat masuk mall wajib menunjukkan kartu vaksin.
“Ini jelas namanya diskriminasi. Lantas bagaimana yang belum di vaksin terus tidak boleh ke mall, sementara untuk ikut vaksin pun sekarang banyak masyarakat yang belum mendapatkan nya karena keterbatasan vaksin,”ujarnya, Rabu (18/08/21).
Mahfudz menilai, pemerintah sekarang ini melakukan diskriminasi kepada masyarakat, dengan diperbolehkan nya masuk ke mall dengan menunjukkan bukti sudah divaksin, jika belum divaksin maka dilarang masuk ke mall.
“Kecuali, persediaan stok vaksin kita melimpah ruah dan cukup untuk memvaksinasi semua masyarakat, maka boleh saja ada kebijakan syarat vaksin jika ingin berkunjung ke mall.
“Problemnya, bukan masyarakat tidak mau vaksin, namun karena vaksin nya kosong, terus saat kita ada kebutuhan ingin ke mall tapi karena belum vaksin, jadi tidak diperbolehkan masuk mall. Lantas ini yang salah siapa,”tegas Mahfudz.
Ia menganalogikan, misalnya jumlah warga Kota Surabaya 3 juta orang, dan stok vaksinnya juga ada 3 juta dosis vaksin, maka wajar saja jika ada persyaratan masuk mall wajib bukti vaksin karena pasti warga Surabaya tercover semua vaksinnya.
“Lah wong jumlah warganya 3 juta misalnya, tapi yang baru divaksin Cuma 500 ribu orang dan orang dilarang ke mall, saya pikir ga masuk akal kebijakan tersebut. Sekali lagi ini namanya diskriminasi publik,”ungkapnya.(why)
