by Surabaya(suararakyatjatim) – Dalam pengesahan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Surabaya 2021 menjadi Rp8,9 triliun, Walikota Surabaya menyatakan, sampai akhir tahun ini tidak ada pembangunan fisik, karena anggaran dialokasikan untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, karena Pendapatan Asil Daerah (PAD) kita sejak tahun 2020 sampai sekarang anjlok, hal tersebut tentu berdampak pada menipisnya kas Pemkot Surabaya.
Sementara di APBD tahun 2021, tambah Baktiono, terjadi refocusing jadi anggaran daerah yang ada untuk penanganan Covid-19, dan kini ada P-APBD 2021 dimana Pemkot Surabaya menyatakan, anggaran dialokasikan untuk kebangkitan ekonomi, tidak ada pembangunan fisik atau proyek.
“Terus mau bagaimana lagi, kita sendiri sudah ikhlas saat rapat anggaran, bahwa anggaran pembangunan dialokasikan untuk Covid-19, dan sekarang untuk pemulihan ekonomi,”ujarnya di Surabaya, Rabu (13/10/2021).
Ia menjelaskan, tidak adanya pembangunan fisik di Surabaya karena Pemkot Surabaya tidak memiliki duit, namun untuk anggaran perawatan tetap teralokasi.
Misalnya, perawatan taman, jalan, jembatan, rumah pompa, saluran air dan gorong-gorong, gedung sekolah, gedung olahraga, itu anggarannya tetap ada.
“Ok untuk saat ini tidak ada proyek yang jalan, tapi ketika kondisi sudah normal kita genjot lagi proyek-proyek fisik di Surabaya. Ketika PAD mulai naik, pajak daerah meningkat, disitulah jadwal rencana pembangunan fisik kembali direalisasikan,”tegas Baktiono kepada suararakyatjatim.com.
Ia menerangkan, nanti dengan dibukanya PPKM otomatis roda perekonomian akan tumbuh lagi terutama, restoran, hotel, depot makan, cafe, mall, itu kan sudah mulai beroperasi dan akan ada bayar pajaknya, maka sektor pendapatan pajak daerah kembali naik.
Kalau sekarang ini, kata Baktiono, pendapatan pajak didapat hanya dari pasar-pasar yang menjual kebutuhan pokok saja, jelas ini tidak mampu menopang PAD kita.
Pasalnya, terang Baktiono, PAD yang sangat besar diantaranya adalah dari pajak hotel dan restoran selain sektor ini tidak ada. Coba kita lihat, PBB juga banyak yang nunggak selama pandemi Covid-19, BPHTB pun juga banyak yang nunggak, karena tren jual beli tanah lesu, orang tidak punya duit.
Baktiono kembali menjelaskan, sudah dua tahun kita melakukan restrukturisasi anggaran, karena memang PAD Kota Surabaya sangat merana, termasuk anggaran untuk pembangunan fisik.
“Anggaran pembangunan dalam postur APBD kita mencapai 60%, itu semuanya sudah di refocusing. Tapi kami optimis tahun ini kita menuju normal tidak ada lagi Level-Levelan alias PPKM, sehingga tahun depan pembangunan fisik kembali melaju pesat,”ungkapnya.(why)
