by Surabaya, suararakyatjatim.com – Rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2022 mencapai 800 unit rumah. Artinya ada penambahan jumlah dibandingkan dengan tahun lalu sejumlah 573 unit rumah. Anggaran rutilahu tahun ini mengalami kenaikan di karenakan penyesuaian dengan harga material.
Anggaran penanganan rutilahu mulai tahun ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Yang semula ditangani oleh Dinas Sosial (Dinsos).
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Surabaya, Lasidi mengatakan anggaran untuk pengerjaan 1 unit rumah rutilahu mencapai Rp 35 juta. Sedangkan tahun lalu Rp 33 juta. Artinya ada kenaikan Rp 2 juta. Karena penyesuaian harga material bangunan. “Ya, ada kenaikan menjadi Rp 35 juta untuk per unitnya,”ujar Lasidi, Rabu (23/2/2022).
Hingga Februari ini, Lasidi menyebut masih belum melakukan pengerjaan rutilahu. Pihaknya masih melakukan sosialisasi kepada warga. “Sampai saat ini masih belum ada usulan. Masih tahap sosialisasi,”terangnya kepada suararakyatjatim.com,
Perbaikan rumah tidak layak itu nantinya usulan dari RT/RW kepada kelurahan. Kelurahan yang melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada DPRKPP.
“Kelurahan nantinya yang melakukan verifikasi apakah layak atau tidak dilakukan perbaikan,”ujarnya. Selain itu pihaknya juga melakukan rutilahu kepada rumah yang terkena bencana.
Dari data tahun 2020 ada sekitar seribu lebih warga yang mengajukan bantuan renovasi rutilahu. Namun, tidak seluruhnya disetujui. Pasalnya ada tahapan yang harus dilalui. Bukti awalnya pemohon mengantongi surat keterangan tidak mampu (SKTM). Selain itu, rumah yang mereka tempati wajib bersertifikat untuk membuktikan bahwa bangunan itu benar-benar miliknya. Rumah juga tidak dalam sengketa. Semua persyaratan itu diperkuat dengan keterangan dari kelurahan setempat.
“Tentunya semua data yang masuk kami rekap dan dilakukan klarifikasi kenapa belum dibangun dan data itu sangat penting,”pungkasnya.(why)
