by suararakyatjatim.com – Surabaya Smart City (SSC) kembali digelar setelah vakum selama dua tahun akibat Covid-19. Berbeda dengan tahun sebelumnya, fokus SSC 2022 tidak hanya kesehatan, lingkungan, pendidikan namun ditambah mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, SSC menjadi sarana aplikasi atau program kegiatan masyarakat. Nantinya diwujudkan melalui inovasi berkelanjutan di lingkup perkampungan Kota Surabaya.
“Sebenarnya SSC ini adalah bagaimana warga bisa saling menjaga kampungnya agar terhindar dari kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, stunting dan lain sebagainya. Nantinya program di setiap RW yang dilombakan ketika SSC akan dikoneksikan ke Kepala PD, Camat dan Lurah,” kata Eri di Surabaya, Rabu (6/7/2022).
Eri menjelaskan, SSC bukan sekadar program rutin tiap tahun. Melainkan program berkelanjutan yang manfaatnya dapat dipetik warga Kota Surabaya ke depannya.
Di SSC kali ini, Eri ingin masyarakat saling bergotong royong membantu warga yang kesusahan. Terutama membantu anak putus sekolah, gizi buruk, stunting dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Contoh tadi yang saya sampaikan, ternyata kampung itu ada yang banyak penganggurannya, dan warga tahu di lingkungannya ada aset Pemkot. Kemudian dia punya ide, untuk menjadikan aset pemkot dijadikan lapangan kerja. Jadi, semakin kampung itu gotong royong, semakin mereka membuat inovasi ya menang,” katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, SSC 2022 akan diikuti 1.360 RW. Hebi mengaku, animo masyarakat yang berpartisipasi tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Point penting SSC 2022 adalah soal ekonomi kerakyatan sesuai dengan keinginan Eri untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya.
“Maka itu yang menjadi poin terbesar. Selain lingkungan ada ekonomi kerakyatan itu nanti nilainya besar,” ujar Hebi.
Hebi menerangkan, penilaian lomba antar RW di program SSC ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan ke depan. Untuk penjurian, Pemkot melibatkan para akademisi, praktisi dan OPD yang nantinya turut serta menilai dari awal hingga perubahan yang telah dilakukan di masing-masing kampung.
“Jadi perubahan paling besar inilah yg akan menjadi paling baik. Mulai dari perubahan kesehatan, lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Contohnya, MBR di sebuah kampung ada 20, kemudian berkurang jadi 10, nah itu masuk poin penilaian kami,” pungkasnya.(why)
