by suararakyatjatim.com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Abdul Malik dari Fraksi PDI Perjuangan mendapat sejumlah keluhan warga, saat menggelar agenda Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) Tahun Persidangan ke 1 di masa sidang ke 2 Anggaran Tahun 2025 salah satunya di Jalan Rangkah VI/69 Surabaya, Rabu (12/02/2025) malam.
“Jadi, setelah reses dengan masyarakat ada beberapa hal yang telah disampaikan. Utamanya berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan beasiswa,” kata Abdul Malik saat diwawancarai awak media seusai reses.
Abdul Malik mengatakan, yang berkaitan dengan kesehatan ini disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan BPJS. Dirinya meminta agar supaya ketika masyarakat hendak berobat di suatu rumah sakit ini tidak ada kendala lagi yang berkaitan dengan administrasi.
“Ada yang menyampaikan bahwasanya BPJSnya nggak aktif, padahal secara prinsip sebelumnya telah disampaikan oleh Walikota Surabaya. Ketika ada warga Kota Surabaya hendak berobat, maka hanya cukup dengan menggunakan KTP saja dan itu diperkuat dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2004,” tegasnya.
Abdul Malik menghimbau kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar para pihak rumah sakit supaya bisa memberikan pelayanan-pelayanan prima kepada masyarakat, dan tidak lagi melihat karena warga tersebut menggunakan BPJS atau membayar secara umum.
“Semuanya harus bisa diperlakukan sama, diperlakukan secara natural dan tidak melihat ini bawaannya si A atau si B. Pada prinsipnya, saya berharap semuanya bisa diperlakukan sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan, Abdul Malik meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ketika nanti sedang dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), agar untuk wilayah yang memang jangkauannya jauh dari sekolah negeri ini bisa menjadi suatu prioritas khusus dan utama untuk wilayah-wilayah yang memang masyarakatnya dalam kategori menengah kebawah.
“Hal ini supaya mereka juga sama-sama mempunyai hak agar bisa masuk ke sekolah negeri,” ujarnya.
Abdul Malik juga meminta agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya supaya melakukan evaluasi terkait jalur zonasi yang kerap kali terkesan selalu menyusahkan masyarakatnya menengah kebawah pada saat PPDB berlangsung.
“Karena tadi juga ada beberapa warga yang menyampaikan, bahwasanya ada warga yang rumahnya dekat dengan sekolah negeri tapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Nah ini kan aneh, dan ini akan selalu menjadi atensi saya di Komisi D,” jelasnya.
Sedangkan terkait beasiswa, Abdul Malik berharap kepada Dinas Sosial Kota Surabaya supaya memberikan sosialisasi dan edukasi terkait program Pemuda Tangguh untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Karena tidak semua masyarakat ini siap di era digitalisasi ini. Maka perlu adanya suatu edukasi agar supaya semuanya bisa mengakses untuk warga yang memang butuh diintervensi dari program tersebut,” tandasnya.
“Dari hasil aspirasi warga ini kita tampung dan nanti semuanya akan kita teruskan ke dinas-dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya,” tandasnya.
Disamping itu, yang berkaitan dengan Dinas Sosial ada beberapa usulan dari warga, yakni pengajuan kursi roda yang dapat langsung segera direalisasikan.
“Saya minta agar supaya bisa diajukan melalui RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan agar dapat disambungkan kepada Dinas Sosial. Sehingga warga tersebut memang benar-benar memenuhi unsur kebutuhan khusus dan layak untuk dibantu sesegera mungkin supaya bisa langsung direalisasikan,” pungkasnya.(yu)
