by Surabaya (suararakyatjatim) – Anggota komisi B DPRD Surabaya John Thamrun mengatakan, penegakan peraturan tentang protokol kesehatan untuk tidak digebyah uyah. Terutama terhadap lokasi usaha yang sudah menerapkan standar protokol kesehatan (Prokes).
“Pemkot seharusnya memberikan kebijakan agar tempat-tempat yang sudah memenuhi Prokes tidak ditutup. Ini demi menjaga geliat perekonomian di Surabaya,” kata John, Senin (4/1/2020).
Penutupan lokasi usaha ini sesuai Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.
John menjelaskan, sesuai dengan Pasal 30 dalam Perwali No 67 Tahun 2020, Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum yang sudah bertanda verifikasi.
“Ketika tempat usaha sudah patuh jangan lantas ditutup semua. Jangan digebyah uyah,” ungkap politisi PDIP Surabaya ini.
Tentang standar verifikasi sendiri dikatakan pria yang biasa disapa JT ini, dipersyaratkan beberapa hal bagi pemilik tempat usaha.
Diantaranya, lokasi harus ruang terbuka, tidak memperbanyak ruang ber-AC, membatasi jumlah pengunjung sekitar 50 persen, serta menyiapkan protokol kesehatan. Yakni tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh.”Intinya sesuai dengan aturan Perwali, Menkes maupun standar WHO,” imbuh JT.
Disisi lain, diterbitkannya Perwali ini juga didukung oleh JT. Namun, dalam beberapa klausul pasal disarankan untuk tidak kontradiktif.”Membuat masyarakat disiplin boleh. Tapi jangan juga mematikan geliat ekonomi dan pendapatan pemilik usaha,” pungkasnya.(why)
