by Jakarta (suararakyatjatim) – Para pendiri dan senior Partai Demokrat angkat bicara. Mereka menanggapi pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai rencana kudeta terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, M Darmizal yang memandu jalannya konferensi pers menampik adanya rencana kudeta AHY.
“Kudeta itu terjadinya di Myanmar sana. Kudeta itu terjadi karena ada orang dari eksternal. Ini kan aspirasi dari internal yang menyuarakan adanya KLB. Sah-sah saja, kan diatur dalam AD/ART,” kata Darmizal di Restoran Dapur Sunda Mall Bellagio Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
Ia lantas mempersilakan salah satu pendiri Partai Demokrat Ahmad Yahya untuk membacakan siaran pers yang telah disusunnya. Menurut Ahmad Yahya, selaku pendiri dan senior Partai Demokrat, setelah mendengar, menyimak dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan dan kekecewaan para kader di berbagai daerah, ada beberapa hal krusial di internal partai yang perlu penyikapan serius.
Pertama, kata dia, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020, setidaknya ada tiga hal yang harus disoroti. “Pertama, menghasilkan keputusan kongres yang dipaksakan. Kedua, demokrasi semu. Ketiga, cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan AD/ART partai,” papar dia.
Yang dimaksud tak sesuai AD/ART partai yakni pertama, tidak memenuhi tata beracara Kongres Partai Demokrat. Kedua, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai. Ketiga, terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian dan terakhir, pengangkatan AHY dipaksakan.
Kedua, Ahmad Yahya menilai ada keluhan terhadap kepemimpinan AHY selama ini. Selaku pendiri dan senior Partai Demokrat Ahmad Yahya mengaku menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menambah beban partai di daerah. “Hal tersebut tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan ketua umum sebelumnya seperti Prof Budisantoso, Hadi Utomo dan Anas Urbaningrum.
Ia juga menilai DPP Partai Demokrat telah menciderai janjinya sendiri dalam pelaksanaan pilkada baru-baru ini, di mana biaya operasional pilkada sebesar 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan. “Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak berjalan maksimal,” urai dia.
Selain itu, proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. “Namun di masa AHY sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memerhatikan usulan atau aspirasi daerah,” ujarnya.(why)
