by Surabaya (suararakyatjatim) – Penerapan rapid test dan swab test bagi pendatang yang menginap di Surabaya, dinilai anggota DPRD kota Surabaya agar Pemkot Surabaya meninjau kembali penerapan tersebut.
Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Hari Santosa, SH mengatakan, penerapan tersebut disatu sisi jika rapid test dan swab test bagi pendatang dibiayai oleh Pemkot Surabaya, dari mana anggarannya, apa cukup anggarannya.
“Sementara sisi lain, penerapan ini terkesan Pemkot Surabaya menyetop jalinan mitra kerja dengan pihak luar, di luar Kota Surabaya. Ini sangat tidak baik ditengah pemulihan ekonomi Kota Surabaya,” ujarnya kepada suararakyatjatim di gedung DPRD kota Surabaya.
Hari Santoso menjelaskan, jika pendatang melakukan rapid dan swab secara mandiri tentunya berat, karena mereka ke Surabaya juga dalam rangka bisnis yang multiplier efectnya tentu pada perekonomian Kota Surabaya.
“Nah dengan persyaratan seperti diatas tadi, tentu akhirnya pendatang yang ingin melakukan bisnis di Surabaya batal. Dampaknya, roda ekonomi Surabaya akan terpuruk, karena tidak ada perputaran uang dari luar yang masuk ke Surabaya,” tegas Hari.
Untuk itu, dirinya menghimbau kepada Pemkot Surabaya, jika ingin menjalankan suatu program untuk menekan penyebaran virus corona, sebaiknya dalam mengeluarkan anggaran tidak setengah-setengah, sehingga hasilnya bisa diharapkan dengan baik.
“Seperti program Kampung Tangguh, karena tidak jelas anggarannya ya jadi buyar,” pungkasnya.(why)
