by Surabaya(suararakyatjatim) – Komisi C DPRD Kota Surabaya menilai, anggaran untuk membangun crossing saluran Rolak Gunungsari bisa direalisasikan tahun ini juga, meski tidak masuk dalam APBD.
Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya mengatakan, untuk anggaran pembangunan meski tidak masuk dalam APBD, namun sifatnya emergency seperti bangun crossing saluran Rolak Gunungsari itu tidak menyalahkan aturan.
“Karena sifatnya emergency, dan pembangunan crossing saluran air untuk mencegah banjir di Surabaya. Jadi, soal anggaran untuk bangun crossing saluran,Pemkot Surabaya bisa koordinasi dengan Pemprov Jatim ataupun dengan pusat,” ujarnya di Surabaya, Senin (17/01/22).
Baktiono menjelaskan, saat banjir dua pekan lalu melanda Surabaya, Walikota Eri Cahyadi langsung inisiatif akan membangun crossing saluran di Rolak Gunungsari guna mencegah genangan air di wilayah Ketintang. “Nah ini merupakan langkah yang antisipatif, karena curah hujan 2-3 bulan kedepan masih cukup tinggi,” tuturnya kepada suararakyatjatim.com
Lebih lanjut Baktiono menerangkan, jika pembangunan crossing saluran Rolak Gunungsari Pemkot Surabaya belum punya anggarannya, hal ini bisa koordinasi dengan Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat.
Terpenting, tambah Baktiono, ditengah curah hujan tinggi terutama dari angin barat, maka Pemkot Surabaya bisa koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan ini sangat penting karena daerah ini ada aliran sungai dan pintu air yang buka tutup.
“Karena posisi area Surabaya terendah, dibanding Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Maka dam air empat daerah ini harus sistem buka tutup, oleh karenanya Pemkot Surabaya juga bisa berkordinasi dengan empat daerah ini,” Tuturnya.
Baktiono kembali menambahkan, bahkan kalau bisa Pemkot Surabaya tidak hanya bangun crossing saluran di Rolak Gunungsari saja, tapi ada usulan warga yang wilayahnya belum dibangun saluran crossing mereka juga minta dibangun. Selain itu, warga juga minta bangun box culvert yang belum direalisasikan tahun ini juga.
“Jadi soal anggaran, meski tidak ada biaya untuk bangun crossing saluran, kita bisa kordinasi dengan Pemprov Jatim. Ini tidak apa-apa karena sifatnya mendesak dan urgen, guna mengantisipasi banjir di Surabaya,” pungkasnya.(why)
