by Surabaya, suararakyatjatim.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merevisi skema pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga pendidik PAUD mendapat dukungan dari kalangan DPRD Kota Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menilai meski langkah Pemkot ini agak terlambat namun ini harus disegerakan.
“ Jika wali kota ingin ada perbaikan, ini harus disegerakan, meskipun ini agak terlambat dalam memenuhi rasa keadilan bagi para bunda PAUD yang sudah mengajar,” tuturnya seusai menerima kunjungan Bunda PAUD diruangannya.
Politisi PKS ini juga menambahkan bahwa agar berjalan dan berdampak maksimal maka waktu idealnya adalah dalam pekan ini harus bisa dilakukan perbaikan sistemnya.
“ Setidaknya dalam pekan-pekan ini harus sudah dikaji oleh dispendik,” tambahnya.
Selain itu, kata Reni, yang lebih penting untuk menjadi perhatian Pemkot adalah pasca pemisahan antara para bunda PAUD dan kader Surabaya Hebat dimana, sebelumnya para Bunda PAUD ini mendapat insentif dari kader dan PAUD.
Sebelumnya tidak ada aturan untuk tidak merangkap dan kini ada aturan tidak boleh merangkap kader bagi bunda PAUD. Ini mempengaruhi besaran insentif yang mereka terima. Sekarang mereka hanya menerima insentif hanya dari Bunda PAUD saja.
“ Adanya kebijakan kader Surabaya Hebat ini yang paling terdampak adalah bunda PAUD. Karena selama ini bunda PAUD yang memiliki tugas ganda sekarang hanya menerima satu insentif,” ujarnya, Jumat (11/3/2022).
Reni lantas menegaskan, atas kondisi tersebut harus benar-benar menjadi perhatian serius Pemkot.
“ Pemkot harus jeli dan perhatian atas dampak tersebut. Bunda PAUD ini adalah yang paling terdampak,” tegasnya kepada suararakyatjatim.com,
Sementara itu Siti Masrutoh salah satu Bunda PAUD PPT Lestari Banyu Urip berharap upaya pembayaran Jaspel ini segera cair dan ia juga berharap bahwa para bunda PAUD ini masih diperbolehkan membantu para Kader.
“ Kita dulunya dari kader, karena kita disuruh memilih. Kami masih berharap bisa membantu untuk dikader,” pungkasnya.(why)
