by suararakyatjatim.com – Sekretaris Fraksi PSI DPRD Surabaya, Alfian Limardi, mengajak para nelayan Surabaya masuk ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan sumberdaya perikanan sebagai bagian motor penggerak perekonomian.
Menurutnya, dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, sekitar dua ribu orang nelayan. Berpotensi untuk memasukkan nelayan sebagai objek didalam ekosistem digital, guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan. “Kesejahteraan nelayan kita masih jauh dari harapan. Melansir data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pendapatan rata-rata nelayan hanya 11-12 juta per tahun,” katanya kepada wartawan, Rabu (13/07/2022).
Kemudian, kata Alfian, pendapatan nelayan diperparah pada masa pandemi COVID-19, yang rata-rata pendapatan nelayan turun sebesar 50 persen. Oleh karena itu, anggota Komisi B DPRD Surabaya ini menyebut salah satu penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah, diantaranya ada sebuah disparitas yang lebar antara harga jual yang diterima nelayan dengan harga di pasar. “Disparitas ini disebabkan para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak,” tegasnya kepada suararakyatjatim.com,
Alfian menambahkan, awal mula para nelayan menjual hasil tangkapan ke tengkulak, dikarenakan sulit mengakses ke lembaga keuangan yang resmi untuk meminjam modal keperluan operasional berlayar.
Maka, akibatnya para nelayan terpaksa pinjam modal kepada tengkulak karena tidak ada persyaratan yang rumit. Para tengkulak hanya memberikan pra-syarat agar hasil tangkapan nelayan dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah pasar.
“Dibutuhkan komitmen dari Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara memutus rantai perdagangan nelayan tradisional kepada tengkulak,” jelasnya.
Lanjut Alfian, para nelayan perlu diberikan pembinaan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan digital dan kemudahan untuk mengakses ekosistem digital yang saat ini dikelola oleh Pemkot Surabaya. “Jadi, nelayan bisa menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan digital dan mengakses aplikasi pemasaran dalam aplikasi e-commerce milik pemkot yaitu E-Peken,” harapnya.
Lebih jauh, Alfian meminta Pemkot Surabaya perlu memperluas penggunaan E-Peken untuk nelayan. Dengan informasi yang dihimpun, pihaknya menelusuri laman E-Peken masih sedikit sekali ditemukan produk ikan segar yang diperjualbelikan.
Dengan temuan itu, pihaknya berharap Pemkot Surabaya mampu untuk memberikan pembinaan kepada nelayan untuk bergabung di E-Peken. Dikarenakan, saat ini ada 4 koperasi nelayan yang tersebar di empat Kecamatan, yakni Dukuh Pakis, Kenjeran, Bulak, dan Asemrowo. “Dengan aplikasi E-Peken nelayan dapat menentukan harga sendiri. Sehingga dapat bersaing dengan harga di pasar,” katanya.
Disamping menentukan harga sendiri, didalam E-Peken juga dapat memperluas jangkauan pemasaran tidak hanya transaksi business to consumer (B2C) tetapi juga business to business (B2B). “Dengan bergabung di E-Peken, diharapkan para nelayan mendapat pembinaan pengelolaan keuangan digital. Sehingga mudah mengakses permodalan dari lembaga keuangan,” pungkasnya.(why)
