by suararakyatjatim.com – Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap tidak ada revisi lagi dalam program pembangunan kota, ditengah naiknya anggaran penanganan banjir untuk tahun 2023.
“Jadi tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Walikota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi. Makanya pasca dua Walikota tersebut, kami minta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir,” ujar Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa (11/10/22).
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Surabaya serius pada Sistem Drainase, tampak pada kebijakan anggaran yang tidak tanggung – tanggung dalam program berkaitan dengan drainase.
Pada tahun 2022 Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 541,1 Miliar. Terbagi untuk tiga sub kegiatan diantaranya Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase, Rehabilitasi saluran drainase perkotaan serta pembangunan sistem drainase.
Direncanakan pada tahun 2023 Anggaran akan meningkat sebesar Rp867 Miliar. Sistem Drainase Perkotaan di Surabaya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 boezem penampung air.
Baktiono menjelaskan, anggaran sebesar Rp867 miliar itu total yang meliputi, drainase, box culvert, Yudit atau saluran air kecil maupun besar, dan kami berharap ditengah kota juga harus banyak dipasang box culvert.
Contohnya, kata politisi senior PDIP Kota Surabaya ini, di jalan Embong Malang dimana ada gorong-gorong sejak zaman Belanda, jadi kami harap petugas DSDABM Surabaya rutin turun membersihkan gorong-gorong tersebut untuk cegah banjir di tengah kota.
“Gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter dan memang dibangun permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota,” terang Baktiono.
Dirinya menerangkan, DSDABM Surabaya kami minta juga menangani saluran air yang ada di kampung-kampung atau di hilir, sehingga bisa terkoneksi dengan hulu.
“Jadi jangan dibangun drainase di hulunya saja atau tengah kota, tapi perlu diperbaiki hilirnya atau saluran drainase yang ada di kampung-kampung,” tegas anggota dewan empat periode ini.
Baktiono kembali mengatakan, saluran kecil di gang-gang kampung meski hanya bisa dilewati sepeda motor yang belum ada salurannya wajib dipasang box culvert.
“Kan box culvert bisa dipasang di tengah-tengah gang, jadi bukan dipinggir gang. Nah kami berharap kenaikan anggaran di 2023 tersebut bisa mencakup pembangunan box culvert sampai ke gang-gang kampung,” tandasnya.
Sebelumnya anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sukadar meminta Pemkot Surabaya membangun 55 titik saluran air drainase di hulu atau di tengah kota untuk mencegah genangan air, harus dikoneksikan dengan drainase di tingkat hilir.
“Tetapi perlu diingat, ketika 55 titik pelaksanaan drainase yang dibangun Pemkot Surabaya tidak terkoneksi dengan hilir, jangan harap posisi Kota Surabaya bebas dari banjir,” ujarnya.
Ia menambahkan, harusnya untuk perbaiki saluran air di hulu harus dipikirkan hilirnya terlebih dahulu. Jangan sampai hulunya diperbaiki, tapi tidak conect dengan hilirnya maka yang terjadi airnya akan stag di hulu atau tengah kota saja.
“Tapi kalau conect saluran ini sampai ke titik pembuangan air seperti bozem, sungai, kami yakin banjir dapat dicegah,” pungkasnya.(Adv/why)
