by suararakyatjatim.com – Jawa Timur yang merupakan provinsi yang menjadi barometer pembinaan atlet binaraga namun Sumber daya wasitnya masih kurang, dari 30 wasit yang diharapkan kini hanya ada satu orang yang menjadi juri atau wasit berlisensi Nasional A, itupun sekarang berada di Kalimantan.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PP PBFI) Irwan Alwi saat ditemui disela-sela acara penataran juri Lisensi B Nasional di Hotel Kusuma Agrowisata kota Batu, Sabtu (15/10/2022).
“Dulu Jatim hanya memiliki satu orang yang menjadi wasit nasional dan sering malaksanakan tugas di PON, namun sekarang sudah pindah ke Kalimantan, maka kolaborasi antara pengurus cabang propinsi PBFI Jatim dengan KONI Jatim supaya tetap eksis maka dilaksanakan penataran ini untuk memberikan materi terkait perwasitan PBFI,” kata Irwan Alwi.
Ia mengatakan bahwa penataran ini skupnya nasional tapi penggagasnya PBFI Jatim, pesertanya ada 27 orang dari kabupaten kota se Jawa Timur dengan lisensinya nasional B, tujuanya untuk pengembangan sumber daya manusia perwasitan di jawa Timur.
“Ada 27 peserta, mereka akan mendapat lisensi atau semacam SIM, lisensi B Nasional, ketika bertugas menjadi juri atau wasit tidak mendapatkan lisensi maka tugas mereka secara otomatis tidak diakui,” jelasnya.
Ketua Umum Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PBFI) Jawa Timur Raja Siahaan menambahkan, 27 orang yang mengikuti penataran dan pelatihan wasit itu nantinya akan lolos menjadi juri atau wasit yang berlisensi Nasional B.
“Karena ini nasional B nanti semua pesertanya akan lolos dan peningkatannya akan ke lisensi nasional A, kalau di A mereka ikut ujian perwasitan kalau memang tidak lolos ya tidak lolos,” jelas Raja Sihaan.
Pesertanya ada 27 Kabupaten kota di Jawa Timur termasuk luar Jawa, karena setiap daerah ada yang tidak mengirimkan pesertanya karena belum semua di Jatim Cabang olahraga binaraga fitnes ini terbentuk.
Oleh karenanya, ia menyampaikan bahwa penataran ini dilaksanakan untuk membentuk SDM di Propinsi Jatim agar bisa menjadi Juri dalam PON tahun 2024 di Aceh dan Sumatra Utara mendatang.
“Hanya Juri berlisensi Nasional yang boleh bertugas di PON, karena itu kita persiapkan SDM juri berlisensi B terlebih dahulu, minimal 30 persen lah nanti yang bisa mendapatkan lisensi Nasional A,” jelasnya.
Menurutnya, lisensi itu ada dua yakni A dan B, B dapat bertugas dalam level kejurda Propinsi, Porprov atau Porda, lisensi A bisa bertugas di kejurnas, PON atau kegiatan yang lain dengan skup Nasional, kemudian lisensi Internasional, setidak wasit atau juri harus pernah bertugas minimal 8 di level Nasional.
Di jawa Timur perkembangan olah raga binaraga sangat pesat, PBFI Pusat meminta kepada daerah kabupaten kota segera terbentuk kepengurusan PBFI baru.(why)
