by suararakyatjatim.com – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengusulkan pembangunan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) di wilayah Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) untuk digarap di Tahun 2023 mendatang.
Sebab, kepadatan penduduk di wilayah timur mulai meningkat hingga menimbulkan kemacetan di jam-jam tertentu.
Baktiono mengaku mendapatkan aduan warga yang mengeluhkan kemacetan di jam-jam berangkat kerja dan sekolah atau pagi, hingga jam pulang kerja di sore hari.
Bahkan, rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) tidak mampu mengurai kemacetan, baik di Middle East Ring Road (MERR) hingga jalan protokol lainnya.
“Karena warga di wilayah timur sering mengeluh, dari arus lalu lintas yang semakin bertambah hingga kepadatan penduduk. Maka di tahun 2023 ini kita usulkan lewat Komisi C dan saatnya JLLT itu harus dibangun, dengan memulai dari pembebasan-pembebasan lahan yang ada,” kata Baktiono di DPRD Surabaya, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya, pembahasan untuk pembangunan JLLT berjalan alot. Hal ini dikarenakan, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) tidak menganggarkan dan merencanakan pembangunan JLLT di Tahun 2023.
Lanjutnya, pembangunan Jalur Luar Lingkar Barat (JLLB) perlu diimbangi dengan JLLT. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur di Surabaya akan berimbang. Menurutnya, pembangunan di wilayah Surabaya Barat sudah lebih dari cukup, terutama untuk mengakses ke Gelora Bung Tomo (GBT).
“Maka JLLT ini saatnya untuk bisa diselesaikan juga, walaupun memang tidak bisa secara keseluruhan dan harus bertahap. Kami juga meminta Pemkot untuk menggodok mana yang lebih prioritas untuk bisa diusulkan terlebih dahulu. Kalau kajian Komisi C jelas, karena di wilayah timur arus kepadatan lalu lintas cukup tinggi,” kata politisi kawakan PDIP Surabaya ini.
Lebih lanjut, Baktiono berharap agar pembebasan lahan untuk JLLT segera dianggarkan. Sebab, pihaknya telah merasionalisasikan anggaran untuk pembebasan lahan bersama Bappeda Litbang dan DSDABM dalam rapat. Harga jual tanah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tiap tahunnya semakin bertambah.
“Terutama harga pasar. Apalagi ada rumah warga, pasti lebih mahal. Sebab ada ganti bangunan juga. Jadi untuk permulaan pembangunan di sana, harus dibebaskan lahannya, walaupun memang belum bisa semuanya. Minimal bisa mengurangi kemacetan yang ada di wilayah timur,” pungkasnya.(Adv/why)
