by Surabaya (suararakyatjatim) – DPRD Surabaya menemukan sejumlah proyek Pemkot yang mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik.
Proyek asal bangun di sejumlah titik tersebut diduga tidak didukung dengan Detail Engeenering Design (DED) yang matang. Tak hanya mangkrak, proyek-proyek tersebut bahkan mulai rusak.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Buchori Imron menegaskan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak memiliki perencanaan matang setiap pembangunan wilayah. Sehingga menurutnya yang terjadi pembangunan menjadi berantakan karena hanya sesuai pesanan penguasa.
“Banyak sekali proyek Pemkot itu tanpa perencanaan dan DED (Detail Engineering Design) yang matang,” ujarnya, Senin (26/10/2020).
Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini mencontohkan, Jembatan Bambu yang dibangun di Kawasan Wisata Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya.
Jembatan yang dibangun dengan APBD Kota Surabaya senilai Rp 1,2 miliar itu saat ini tidak terawat dan beberapa bagian sisinya kondisinya ambruk.
“Proyeknya kebanyakan tanpa konsep dan DED yang jelas, langsung dikerjakan begitu saja, proyek jembatan mangrove itu kecil, tapi kalau sampai roboh banyak wisatawan datang ke sana kan memalukan, masak Pemkot nggak punya tenaga di paling bawah, tempat wisata kok amburadul,” tegasnya.
Anggota DPRD Surabaya dua periode ini mempertanyakan anggaran pembangunan jembatan dengan bahan bambu yang menghabiskan dana miliaran rupiah sungguh tidak masuk akal.
Secara kasat mata saja bisa diperkirakan, estimasi anggaran yang dibutuhkan harusnya dikisaran ratusan juta itu pun sudah sangat cukup dan jembatan yang dihasilkan pasti berkualitas.
“Itu (Rp 1,2 miliar) tidak masuk akal, kalau saya hanya bahan bambu ratusan juta sudah cukup,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu mencontoh ke Probolinggo dalam penataan kawasan mengrove.
Di Probolinggo jembatan yang membentang di mangrove terbuat dari besi dengan memiliki desain yang cantik. Bahkan di tengah hutan mangrove ada rumah makan.
Kegagalan pemkot dalam pembangunan tidak hanya itu, pembangunan Jembatan Suroboyo di kawasan wisata Kenjeran tidak disertai DED yang matang.
Pembangunan jembatan yang menghabiskan dana APBD Kota Surabaya sebesar Rp 208 miliar itu saat ini kondisinya tidak difungsikan, bahkan ditutup.
Menurutnya, jembatan Suroboyo tiba-tiba dikerjakan begitu saja. “DED nya tidak ada, itu tidak bagus. Apalagi sekarang ditutup, tidak memberikan manfaat pada masyarakat sekitar, bahkan tidak ada efek ekonominya sama sekali,” ujarnya.
Buchori membandingkan, dana pembangunan Jembatan Suroboyo jika dipakai untuk kesejahteraan rakyat Surabaya akan sangat bagus. Manfaatnya langsung terasa oleh rakyat yang membutuhkan.
Tidak berhenti di situ, lanjut Buchori, ada bangunan lain yang terpantau dalam kondisi mangkrak. “Terminal Kedung Cowek,” ujatnya.
Terminak tersebut, kata dia, kondisinya sudah sekian tahun mangkrak, padahal pembangunannya menyedot APBD Kota Surabaya hingga puluhan miliar, namun lagi-lagi tidak memberikan dampak ekonomi pada masyarakat.
“Sentra Ikan Bulak juga menjadi deretan proyek gagal pemkot surabaya, sedikit sekali manfaatnya, modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan warga. Ada lagi cable car yang 800 meter di Tambak Wedi, mangkrak juga, Kalimas juga bangun rumah pompa saja nggak selesai-selesai, banyak sekali proyek Pemkot itu yang manfaatnya nggak dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Buchori menegaskan, ironis yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya asal membangun dan DPRD Surabaya sebagai fungsi kontrol pemkot, terutama Komisi C yang membidangi pembangunan tidak pernah diajak diskusi untuk memberi masukan dalam setiap proyek pembangunan.
“Dewan seperti tidak pernah dianggap keberadaannya. Komisi C mestinya diajak dialog, karena prioritas utama pembangunan itu mengedepankan azas manfaat, tidak seperti yang terjadi selama ini. Pemkot membangun tanpa mengedepankan azas manfaat untuk masyarakat. Mirisnya ratusan miliar uang rakyat hanya terbuang sia-sia untuk proyek mangkrak, dan yang terjadi pembangunan mengedepankan asal penguasa senang,” tukasnya.
Yuniarto Herlambang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispertan) Pemkot Surabaya mengatakan, jembatan saat ini masih belum bisa dibenahi. “Untuk tahun ini belum ada pembenahan karena anggaran belum ada,” kata Herlambang saat dikonfirmasi suararakyatjatim.com
Ketika disinggung tentang perbaikan jembatan bambu. Herlambang tidak bisa memastikan perbaikan tersebut. “ Tapi kalau anggaran sudah normal mungkin diprediksi mudah-mudahan tahun depan segera diperbaiki. Karena terganjal lebih fokus penanganan dampak dari pandemi covid-19,” ungkapnya.
Lebih jauh, lanjut Herlambang, pihaknya sejak kemarin memang sudah mengajukan anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut.
“Cuman untuk perbaikan jembatan itu butuh anggaran banyak. Sehingga pengembangan ke depan kita masih butuh diskusi bersama tim anggaran dan tim teknisi untuk mengkaji perbaikan jembatan tersebut,” tandasnya.
Sedangkan Irvan Wahyudrajad Kadishub Kota Surabaya menyampaikan, Terminal Gedung Cowek sementara difungsikan sebagai Pool Suroboyo Bus.
“Memang saat ini untuk tempat mangkal Suroboyo Bus tersebut karena angkot-angkot di area tersebut tidak mau masuk alasannya rutenya tidak ada,” ujarnya.
Menurut Irvan, Sebelumnya keberadaan Terminal Gedung Cowek untuk penunjang kawasan kaki Suramadu.
“Tapi pembangunannya agak terkendala tidak sesuai perencanaan diawal. Jadi ya, sebenarnya di sana mengikuti perkembangan di wilayah sekitar. Ketika area lapangan tembak dan jalur lingkar luar timur berjalan pasti daerah sana akan ramai,” pungkasnya.(why)
