by suararakyatjatim.com – Setelah puncak perayaan Natal tahun 2023 di diselenggarakan di Kota Surabaya. Kamis depan Kota Pahlawan akan kembali menjadi tempat pelaksanaan acara nasional. Agendanya adalah puncak perayaan otonomi daerah (Otoda) Nasional yang akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se Indonesia.
Dalam acara tersebut nantinya Walikota Surabaya akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se Indonesia.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni Ketika ditemui mengatakan, pihaknya turut bersyukur atas kepercayaan pemerintah pusat menggelar even nasional di kota Surabaya, baik even puncak perayaan natal beberapa waktu lalu maupun even puncak perayaan otonomi daerah kamis besok.
“Walikota Surabaya Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat kota Surabaya tetap harmoni dibalik keberagaman suku dan agama, inilah yang membuat Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar even-even pemerintahan nasional di Surabaya,” ujarnya di Surabaya Pusat, Selasa (23/4/2024).
Ketika disinggung mengenai penghargaan yang akan diterima Walikota Surabaya dalam puncak perayaan Otoda Award dengan kategori penyelenggara pemerintahan terbaik, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini mengatakan, penghargaan tersebut merupakan kado hari raya idul fitri bagi seluruh masyarakat Surabaya yang saat ini sedang merayakan hari kemenangan.
“Dimasa Walikota Surabaya Mas Eri Cahyadi, partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemerintahan terbuka lebar dan meningkat, ini kepiawaian kepemimpinan yang menjadi trade mark beliau, sehingga penghargaan tersebut disamping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya. Mudah – mudahan dapat dipertahankan dimasa – masa yang akan datang. Untuk itu saya terus dorong pentingnya keberlanjutan pemerintahan,” paparnya.
Arif Fathoni menegaskan bahwa meski periode walikota dan wakil walikota kali ini hanya 3,5 tahun, Walikota Surabaya sudah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan RPJMD.
“Sehingga tidak ada lagi ego sektoral antar organisasi perangkat daerah yang membuat program tidak bisa terlaksana dengan baik,” terang pria yang akrab disapa Toni ini.
Dia menyebutkan bahwa seluruh kebijakan Eri Cahyadi sebagai Walikota Surabaya saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting.
“Seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya,” tuturnya.
Toni menyatakan bahwa di awal Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjabat, Pemkot Surabaya langsung bekerja keras menangani pandemi Covid yang melanda Surabaya dan Indonesia, sehingga APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Toni menyatakan bahwa efektif Walikota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam 2 tahun anggaran saja dalam 1 periode, namun dalam periode singkat tersebut sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.
“Salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar Kesehatan terhadap warga Surabaya,” tegasnya.
Ketika disinggung mengenai keluhan pekerja tenaga kontrak di kota Surabaya, pria yang juga advokat ini mengatakan, Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di kota Surabaya, namun demikian, meskipun rekruitmen tersebut dilakukan oleh Pemimpin sebelumnya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengambil jalan Tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan menteri keuangan soal hak yang diterima, karena pemimpin bijak adalah Ketika datang dua persoalan dihadapanmu maka carilah yang madharatnya paling ringan.
“Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut dilingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya,” tutup Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni.(ADV/why)
